Dana Dusun Dorong Ketahanan Pangan Nasional, Ini Penegasan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Palembang - Menteri Kampung, Pembangunan Wilayah Ketinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan lagi utamanya Dana Dusun dalam menguatkan ketahanan pangan nasional. Ini dia berikan dalam Seminar Dusun Keterkaitan Pergerakan Sumsel Berdikari Pangan (GSMP) yang dihelat di Palembang.

Dalam pembahasannya, pria yang dekat dipanggil Gus Halim ini menyorot kalau Dana Kampung yaitu instrument penting guna membawa kesejahteraan orang, terpenting lewat program ketahanan pangan. Soal ini sudah ditata dalam Ketentuan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mengenai Detail APBN Tahun Biaya 2022, yang mewajibkan 20 % dari Dana Dusun disalurkan untuk Program Ketahanan Pangan serta Hewani.

20 Prosen Dana Kampung buat Ketahanan Pangan
Menurut Gus Halim, pemerintahan sudah tentukan jika 20 % Dana Kampung wajib dibagikan buat menyuport ketahanan pangan. Kebijaksanaan ini diperuntukkan biar desa-desa di Indonesia sanggup berperan dengan langsung dalam menjaga tersedianya serta akses pangan orang, terpenting di tengahnya intimidasi kritis global dan halangan stunting.

"Sejumlah 20 prosen batas Dana Dusun harus dipakai guna ketahanan pangan," tegas Gus Halim.

Disamping itu, peraturan berkaitan Kontribusi Langsung Tunai (BLT) pula dirapikan optimal peruntukan 20 prosen. Pemastian ini dirapikan dalam Permendes No. 8 Tahun 2022 yang menerangkan fokus pemakaian Dana Kampung.

Gus Halim menambah, kata "maksimum" dalam peruntukan BLT punya kandungan pengertian seandainya sesuatu kampung tidak kembali miliki penduduk miskin yang tidak dapat dijangkau pertolongan sosial, karenanya kampung itu dibolehkan tidak untuk mendistribusikan dana guna BLT.

"Kalaupun di dusun tak ada lagi masyarakat miskin yang tidak memperoleh kontribusi, karenanya peruntukan BLT dapat dibatalkan," terangnya.

Dusun menjadi Pilar Pemerintah serta Pembangunan
Gus Halim menyatakan andil taktis dusun dalam susunan pemerintah nasional. Sekarang, Indonesia punya 74.961 kampung, dan secara kewilayahan, 91 prosen lokasi pemerintah ada pada tingkat kampung. Ini perlihatkan kalau dusun bukan cuman substansi administratif, akan tetapi dasar dari prosedur pemerintah negara.

"Dari segi kewilayahan, 91 prosen daerah pemerintah ada di kampung," bebernya.

Dari segi kependudukan, Gus Halim mengatakan kalau 71 prosen dari keseluruhan 270 juta warga Indonesia ada di dusun. Oleh karenanya, membuat dusun bermakna membentuk kebanyakan sumber daya manusia nasional.

Merampungkan 84 % Kasus Nasional
Gus Halim mengatakan seandainya desa-desa diatur baik dan arah pembangunannya sama dengan keperluan warga, karena itu Indonesia udah mengakhiri 84 % persoalan pembangunan nasional.

"Kalau kita dapat menanggulangi 74.961 dusun secara baik, jadi kita merampungkan 84 % permasalahan pembangunan nasional," jelasnya.

Pengakuan ini tidak terlepas dari peranan Sustainable Development Goals (SDGs) Kampung yang udah dirumuskan jadi peta jalan pembangunan berkepanjangan pada tingkat kampung. SDGs Kampung jadi rujukan penting dalam menganalisis masalah, memastikan pemecahan, dan mengamati perolehan pembangunan pada tingkat akar rumput.

SDGs Kampung Berperan di Perolehan Global
Menariknya, Gus Halim memaparkan jika SDGs Kampung pun berperan besar pada perolehan SDGs global. Berdasar pada analitis, 84 % sinyal dalam SDGs global bisa terjawab lewat tercapainya SDGs pada tingkat kampung.

"SDGs Kampung akan memberinya andil kepada perolehan SDGs global guna Indonesia sejumlah 84 %," kata Gus Halim.

Lewat kata lain, pembangunan kampung yang inklusif, berkesinambungan, dan terukur akan langsung memperkokoh posisi Indonesia dalam perolehan jadwal global 2030.

Paduan Jadi Kunci: Tak Dapat Cuma Mempercayakan Dusun
Tetapi, Gus Halim menyatakan kalau kampung tak dapat bekerja sendiri dalam mengentaskan kemiskinan dan menguatkan ketahanan pangan. Dibutuhkan kerjasama dari beberapa faksi, baik pada tingkat lokal ataupun nasional.

"Mustahil dijalankan oleh dusun sendiri, akan tetapi mesti dilaksanakan berbentuk kerjasama. Kerjasama itu mesti ada di tingkat kampung juga supra kampung," katanya.

Kerjasama itu bukan cuma mengikutsertakan pemerintahan pusat dan wilayah, tapi juga andil aktif dari faksi swasta, populasi, akademiki, serta instansi sosial yang lain. Lewat pendekatan bekerja-sama dan kerjasama pintasi bidang, karenanya kampung bakal dapat menjadi lokomotif khusus pembangunan nasional.

Dusun Kuat, Indonesia Luar biasa
Semangat untuk membuat kampung tidak sekedar sekedar slogan, tapi cara aktual ketujuan Indonesia yang makin lebih adil serta sejahtera. Lewat optimasi Dana Kampung, pendayagunaan SDGs Dusun, dan paduan lalui bidang, karena itu dambaan besar buat kurangi kemiskinan, perkuat ketahanan pangan, dan menaikkan kualitas hidup rakyat kampung bukan perihal yang kemungkinannya kecil.

Di depan, dusun dikehendaki jadi utama pembangunan berkesinambungan yang tidak cuma mengarah pada perubahan ekonomi, namun juga pada pembangunan sosial serta lingkungan.

Apa yang dikatakan oleh Gus Halim jadi refleksi penting jika pembangunan kampung ialah kunci pembangunan nasional. Dengan alokasi besar tempat dan masyarakat ada pada dusun, karenanya perhatian kepada pembangunan perdesaan akan memastikan arah dan kualitas pembangunan Indonesia keseluruhannya.

Dengan support bujet yang cocok objek, keputusan yang memihak pada penduduk kecil, serta paduan seluruh pihak, kampung tidak lagi dilihat selaku "area ketinggalan", namun pilar penting perkembangan bangsa.

Buat info lebih komplet tentang pembangunan kampung dan data area di seluruhnya Indonesia, datangi Geodesa.id saat ini !